sukabumiNews, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh pemerintah dijamin bebas dari praktik pengoplosan.
Seluruh proses distribusi beras SPHP dikendalikan oleh institusi resmi dan sesuai instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau (beras SPHP) enggak berani (ngoplos). Ini pelat merah semua, enggak berani. Ini bapak presiden yang perintahkan, enggak berani ada yang ngoplos. Aku saja enggak berani, apalagi beliau-beliau (perusahaan pelat merah) mana berani mau ngoplos,” kata dia melalui keterangan pers, Jum’at (18/7/2025).
Amran menyampaikan, sebanyak 1,5 juta ton beras SPHP siap disalurkan ke masyarakat. Seluruhnya telah dikemas dan didistribusikan sesuai dengan spesifikasi yang tertera di kemasan.
Sebagai bentuk pemerataan distribusi, pemerintah membuka 5.302 titik penyaluran di seluruh Indonesia. Lokasi penyaluran terbesar berada di Kantor Pos, sebagai bagian dari kerja sama dengan PT Pos Indonesia dan berbagai BUMN pangan lainnya.
“Kami akan membuka titik 5.302 di seluruh Indonesia, dan yang terbesar Kantor Pos. Jadi masyarakat nanti sabar antre, beli beras di titik-titik yang ditentukan oleh pemerintah,” katanya.
Dia menyebut bahwa siapa pun yang berperan aktif dalam distribusi, termasuk aparat keamanan dan masyarakat luas bisa ikut berkontribusi.
“Yang boleh mengedarkan itu pemerintah, BUMN, dan yang telah ditentukan oleh Bapanas. Pengecer, TNI, Polri semua bisa membuka, termasuk wartawan kalau mau,” ujar Amran.
Ikuti dan dapatkan juga update berita pilihan dari sukabumiNews setiap hari di Channel WahatsApp, Telegram dan GoogleNews.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2025
