Namun demikian, Asep mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan RDF dari Kementerian PUPR baru akan dialokasikan pada 2027, sehingga perlu upaya alternatif untuk menjembatani kebutuhan mendesak saat ini.
“Kami juga tengah menjajaki skema pinjaman dari pemerintah Jepang melalui Bappenas serta kemungkinan kerja sama dengan pihak swasta lainnya,” katanya.
Ia menekankan bahwa usia TPA Cikundul yang semakin menipis, diperkirakan hanya mampu beroperasi hingga akhir 2026, menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pengelolaan sampah kota.
Oleh karena itu, langkah darurat dengan mengaktifkan kembali landfill lama tengah dipertimbangkan, meski memerlukan pengawasan ketat dan biaya besar.
“Solusi permanen harus segera dieksekusi. Kita juga sedang menyusun skema penghancuran sampah sebagai alternatif pengurangan volume, sembari terus memantau perkembangan kerja sama RDF ini. Target kami tetap, pada 2026 nanti sudah ada pengganti TPA yang memadai,” tegas Asep.
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan Kota Sukabumi menuju tata kelola persampahan yang lebih modern dan berorientasi pada keberlanjutan.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia industri seperti SCG diharapkan mampu mempercepat realisasi ekosistem pengelolaan sampah berbasis teknologi dan ramah lingkungan.
Ikuti dan dapatkan juga update berita pilihan dari sukabumiNews setiap hari di Channel WahatsApp, Telegram dan GoogleNews.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2025
