sukabumiNews, KOTA SUKABUMI – Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Amarah Rakyat Sukabumi kembali melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran pada Senin (1/9/2025), malam.
Selain protes terhadap kebijakan pemerintah dan DPR, Aksi yang diinisiasi oleh kelompok Cipayung dan Kota Sukabumi ini juga merupakan respons atas tragedi yang terjadi di Jakarta pada 28 Agustus lalu, oleh tindakan brutalitas Brimob yang melindas pengemudi ojol hingga tewas.
BACA Juga: Aksi Solidaritas Ratusan Ojol di Depan Mapolres Sukabumi Kota Tuntut Kapolri Mundur
Demonstrasi digelar di tiga titik strategis, yakni Polres Sukabumi Kota, Gedung DPRD, dan Balai Kota Sukabumi, dari sejak pukul 13.00 WIB. Massa bertahan di Bundaran Tugu Adipura hingga pukul 20.30 WIB, sebelum akhirnya membubarkan diri secara tertib usai ditemui oleh unsur Forkopimda Kota Sukabumi.
Koordinator aksi, Aris Gunawan, menyatakan bahwa unjuk rasa ini merupakan bentuk kemarahan dan kekecewaan rakyat atas berbagai persoalan sosial dan politik yang dinilai diabaikan oleh pemerintah.
“Kami membawa 11 tuntutan rakyat. Ini adalah suara dari bawah, dari rakyat yang selama ini merasa diabaikan. Pemerintah harus berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan elite,” tegas Aris dalam orasinya.
Adapun 11 tuntutan tersebut adalah;
- Menuntut DPR RI bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi serta mengutamakan aspirasi rakyat sesuai amanat konstitusi.
- Mendesak pencopotan Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan represif aparat terhadap massa aksi.
- Meminta Presiden bertindak tegas dan mengambil langkah strategis untuk memulihkan stabilitas politik yang pro-rakyat.
- Menuntut Polri bertanggung jawab atas tewasnya Affan Kurniawan dan korban lainnya, serta memecat oknum aparat yang terlibat.
- Mendesak investigasi hukum menyeluruh, independen, dan transparan terhadap tragedi 28 Agustus 2025.
- Menuntut reformasi struktural Polri agar kembali pada fungsi utama sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
- Menuntut jaminan Polri untuk tidak melakukan tindakan represif terhadap demonstran di seluruh daerah.
- Mengecam Wali Kota Sukabumi yang dianggap tidak empatik dengan tetap menggelar hiburan di tengah suasana duka masyarakat.
- Menolak dan menuntut pencabutan tiga Peraturan Wali Kota Sukabumi:Perwali No. 8 Tahun 2025 tentang Tunjangan Hari Raya,Perwali No. 2 Tahun 2025 tentang Tunjangan Perumahan,Perwali No. 3 Tahun 2025 tentang Tunjangan Transportasi untuk DPRD Kota Sukabumi.
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk keseriusan dalam pemberantasan korupsi.
- Menuntut percepatan pembahasan RUU Transportasi Online demi kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja transportasi daring.
Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Meskipun berlangsung dengan tensi tinggi, demonstrasi berjalan tertib dan tidak terjadi bentrokan.
Aris menyatakan bahwa aksi ini bukan yang terakhir, dan akan terus berlanjut hingga ada tanggapan nyata dari pemerintah. “Selama suara rakyat belum didengar, kami akan terus turun ke jalan,” pungkasnya.
BACA Juga: Presiden Prabowo Pastikan Suara Rakyat Didengar dan Ditindaklanjuti Pemerintah
Ikuti dan dapatkan juga update berita pilihan dari sukabumiNews setiap hari di Channel WahatsApp, Telegram dan GoogleNews.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2025
