sukabumiNews.id, JAKARTA – Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2025 mendapat apresiasi positif dari kalangan pemerhati hukum. Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) menilai KPK telah menunjukkan tren peningkatan kinerja yang signifikan, terutama dalam keberanian menindak oknum di lingkungan penegak hukum.
Berdasarkan data LSAK, sepanjang tahun 2025, KPK berhasil melakukan 11 kali Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan total 118 tersangka. Selain itu, angka pengembalian aset negara (asset recovery) tercatat mencapai Rp1,53 triliun.
Memutus Mata Rantai Korupsi Peradilan
Peneliti LSAK, Ahmad Hariri, menyatakan bahwa tindakan tegas KPK terhadap oknum jaksa dan hakim menjadi indikator kuat kembalinya marwah lembaga antirasuah tersebut.
“Ini torehan gemilang. Penangkapan jaksa dan hakim menunjukkan KPK kembali ke jati dirinya sebagai lembaga yang tak pandang bulu dalam penegakan hukum. Ini bukan sekadar pencitraan, tetapi langkah nyata memutus mata rantai korupsi di ranah peradilan,” ujar Hariri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/1/2026).
Fokus Komprehensif: Penindakan dan Pencegahan
LSAK menilai KPK di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto mampu menjaga keseimbangan antara fungsi penindakan dan pencegahan. Salah satu langkah strategis yang disorot adalah program digitalisasi sistem pemerintahan yang menyasar sektor rawan seperti perizinan.
Namun, LSAK memberikan catatan kritis terkait dukungan anggaran. Program digitalisasi pencegahan tersebut terancam tidak optimal karena tambahan anggaran tahun 2026 yang belum disetujui.
“Kami menyayangkan anggaran tambahan tersebut belum mendapat lampu hijau. Belum ada sikap resmi dari DPR, dan isu ini cenderung redup dari pemberitaan. Padahal, dukungan anggaran sangat krusial untuk memperkuat sistem pencegahan,” lanjut Hariri.
Momentum Ekspansi di Tahun 2026
Meski meraih capaian positif, LSAK mengingatkan KPK agar tidak berpuas diri. Tahun 2026 harus menjadi momentum untuk ekspansi kinerja yang lebih luas dan berkelanjutan.
Catatan Strategis LSAK untuk KPK 2026:
- Peningkatan Target: Menetapkan sasaran penindakan dan asset recovery yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
- Integrasi Digital: Memperkuat sistem pencegahan melalui teknologi meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
- Dukungan Publik: Mempererat sinergi dengan masyarakat sipil untuk mengawal kebijakan di parlemen.
“Torehan gemilang di tahun lalu harus jadi momentum ekspansi berkelanjutan, baik di sektor penindakan maupun pencegahan,” pungkas Hariri.
Ikuti dan dapatkan juga update berita pilihan dari sukabumiNews setiap hari di Channel WahatsApp, Telegram dan GoogleNews.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2026.
