sukabumiNews.id, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Indrajaya menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah.
Indrajaya, menilai maraknya OTT tersebut merupakan indikator serius kegagalan pembinaan kepemimpinan di tingkat daerah. merupakan indikator serius kegagalan pembinaan kepemimpinan di tingkat daerah.
Untuk itu ia memandang perlunya evaluasi terhadap program retreat kepala daerah yang digagas Presiden Prabowo Subianto, menyusul maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap gubernur, bupati dan wali kota.
Menurutnya, retreat tersebut pada dasarnya memiliki tujuan baik sebagai forum konsolidasi nasional. Namun, banyaknya kasus OTT kepala daerah menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas substansi pembinaannya.
BACA Juga: KPK Tetapkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Tersangka Korupsi
“Retreat kepala daerah perlu dievaluasi secara serius. Tujuannya baik sebagai forum konsolidasi nasional, tetapi maraknya OTT menunjukkan kita perlu menilai kembali apakah materi retreat benar-benar membentuk integritas atau hanya menjadi agenda simbolik,” ujar Indrajaya kepada wartawan, Selasa, 10 Maret.
Ia menilai maraknya OTT terhadap sejumlah kepala daerah merupakan indikator serius kegagalan pembinaan kepemimpinan di tingkat daerah.
Menurut anggota komisi bidang pemerintahan dalam negeri itu, berulangnya OTT terhadap kepala daerah menunjukkan proses pembinaan integritas pejabat publik belum menyentuh dimensi moral yang paling mendasar.
“Gelombang OTT ini adalah indikator kegagalan pembinaan kepemimpinan daerah. Berulangnya operasi tangkap tangan menunjukkan pembinaan integritas pejabat publik belum menyentuh aspek moral yang paling mendasar,” jelasnya.
BACA Juga: Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Kena OTT KPK
Indrajaya menegaskan penanaman nilai moral harus menjadi prioritas utama dalam pembinaan pejabat publik. Ia menilai pendekatan kedisiplinan, latihan fisik, atau metode semi-militer boleh saja menjadi bagian dari pembinaan, tetapi tantangan utama kepemimpinan di era pemerintahan digital justru terletak pada etika penggunaan kekuasaan.
Menurut Indrajaya, sejumlah kasus yang muncul belakangan menunjukkan lemahnya proses kaderisasi politik sebelum seseorang maju menjadi kepala daerah. Ia pun menyinggung pernyataan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq yang mengaku tidak memahami aturan karena latar belakangnya sebagai artis setelah terjaring OTT KPK.
“Pernyataan tersebut menunjukkan kegagalan serius dalam proses kaderisasi politik. Partai politik seharusnya menjadi sekolah kepemimpinan yang memastikan calon kepala daerah memahami tata kelola pemerintahan, etika jabatan, dan hukum administrasi negara,” tegas Legislator PKB dari Dapil Papua itu.
Indrajaya menilai gelombang OTT yang terus terjadi menunjukkan problem integritas belum tersentuh pada akar budaya. Ia menekankan pendekatan penegakan hukum semata tidak cukup untuk membangun integritas pejabat publik.
Ia kemudian menjelaskan perbedaan konsep sosial antara guilt culture dan shame culture. Menurutnya, banyak negara Barat dipengaruhi oleh budaya rasa bersalah (guilt culture), sementara di Jepang berkembang kuat budaya malu (shame culture) yang menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif.
“Di Jepang, pelanggaran etika sekecil apa pun dapat memicu tekanan sosial yang besar. Banyak pejabat memilih mengundurkan diri bahkan sebelum proses hukum berjalan karena merasa malu kepada publik,” kata Indrajaya.
BACA Juga: KPK Kembali ke Jati Diri Sebagai Lembaga Tak Pandang Bulu
Ikuti dan dapatkan juga update berita pilihan dari sukabumiNews setiap hari di Channel WahatsApp, Telegram dan GoogleNews.
