Penghapusan Jurusan di SMA Dipertanyakan Komisi V DPRD Jabar
sukabumiNews, BANDUNG –Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar) mempertanyakan alasan di balik penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Dalam hal ini, anggota Komisi V, Dessy Susilawati, mengungkapkan bahwa pihaknya belum memahami secara penuh latar belakang kebijakan ini. Menurut Dessy, kebijakan ini perlu dipelajari lebih lanjut untuk mengetahui alasan di balik penghapusannya.
“Kalau menurut saya harus dipelajari dulu kenapa kok dihapus. Apa alasannya. Jangan main diusulkan dihapus kayak gitu?” Ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) asalal Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi ini kepada sukabumiNews saat dikonfirmasi melalui sellularnya, Selasa (6/8/2024).
Penjelasan Kemendikbudristek Terkait Penghapusan Jurusan SMA
Sebelumnya, Kemendikbudristek telah menjelaskan bahwa penghapusan jurusan di tingkat SMA adalah bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka.
Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan relevansi basis pengetahuan siswa sesuai rencana studi lanjut mereka.
Dengan Kurikulum Merdeka, siswa kelas 11 dan 12 dapat memilih mata pelajaran secara lebih bebas sesuai minat, bakat, dan rencana karir mereka.
Mendorong Fleksibilitas dan Menghilangkan Diskriminasi
Anindito juga menyebutkan bahwa dengan menghapus pembagian jurusan, siswa dapat lebih fokus pada mata pelajaran yang relevan dengan rencana studi atau karir mereka.
Contohnya, siswa yang berminat pada teknik bisa memilih pelajaran matematika lanjutan dan fisika, sedangkan siswa yang tertarik pada kedokteran bisa memilih biologi dan kimia.
Hal ini diharapkan dapat menghapus diskriminasi yang terjadi sebelumnya, di mana siswa jurusan non-IPA sering kali merasa dirugikan dalam seleksi masuk perguruan tinggi.
Evaluasi dan Implementasi
Sejak diterapkannya secara bertahap mulai tahun 2021, Kurikulum Merdeka diharapkan mencapai penerapan hampir menyeluruh di tahun ajaran 2024. Namun, masih ada kekhawatiran dan evaluasi yang perlu dilakukan terkait implementasi kebijakan ini.
Komisi V DPRD Jabar akan terus memantau perkembangan dan dampaknya pada sistem pendidikan di Jawa Barat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari sukabumiNews.id. Mari bergabung di Grup Telegram “sukabumiNews Update”, caranya klik link https://t.me/sukabuminews, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2024
