sukabumiNews, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara terkait amnesti dan abolisi yang diberikan kepada Hasto Kristiyanto dan Thomas Lembong.
Ia menegaskan, pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Thomas Trikasih Lembong sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pertimbangan itu sudah diminta Presiden Prabowo melalui Surpres ke DPR dan mengutus dua menteri, yaitu Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berkonsultasi dengan DPR.
Ia menjelaskan , berdasarkan Pasal 14 UUD 1945 tegas menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Selanjutnya, lanjut Yusril, pada Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi dinyatakan jika seseorang atau sekelompok orang diberikan amnesti, maka segala akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan dihapuskan.
“Dengan demikian sudah tepat pemberian amnesti dan abolisi terhadap Pak Hasso dan terhadap Pak Thomas Lembong ini,” kata Yusril melalui keterangannya, Jum’at (1/8/2025).
- BACA Juga: Mahfud MD: Abolisi dan Amnesti Upaya Prabowo Redam Gejolak Politik dan Luruskan Proses Hukum
Ikuti dan dapatkan juga update berita pilihan dari sukabumiNews setiap hari di Channel WahatsApp, Telegram dan GoogleNews.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2025
