sukabumiNews.id, BANDUNG – Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) menggelar Diskusi Publik dengan tema “Analisa Kebijakan Pemerintah terkait Board of Peace (BoP)” di kantor PP PERSIS, Bandung, Kamis (12/2/2026).
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber ahli, di antaranya Wakil Ketua Umum PP PERSIS Prof. Atip Latipuhayat, anggota Komisi X DPR RI Fraksi PAN Muhammad Hoerudin Amin, Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Dr. Tri Tharyat, serta pakar Timur Tengah Abdul Muta’ali, Ph.D.
Ketua Umum PP PERSIS, Ustaz Dr. Jeje Zaenudin, dalam sambutannya memberikan arahan terkait berbagai isu yang berkembang, khususnya kebijakan pemerintah Indonesia bergabung dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kebijakan ini menjadi sorotan karena berhubungan dengan kemerdekaan Palestina dan situasi kritis di Jalur Gaza.
Ustaz Dr. Jeje menyampaikan bahwa isu ini sangat kompleks dan sensitif sehingga tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Ia memaparkan tujuh poin pokok sikap PP PERSIS dalam menyikapi berbagai aspek politik dan kebijakan publik.
Tujuh poin tersebut adalah:
1. Persatuan Islam sebagai Ormas Dakwah yang Independen
PP PERSIS menegaskan diri sebagai organisasi dakwah, bukan organisasi politik praktis. Semua sikap dan pandangan diambil berdasarkan manhaj dakwah, perspektif makosid syariah, kemaslahatan umat, dan integritas kebangsaan, tanpa pengaruh tekanan atau kepentingan politik tertentu.
2. Menilai Berdasarkan Substansi, Bukan Sentimen Politik
Persis mengedepankan prinsip amar ma’ruf nahi munkar secara objektif, menilai kebijakan dari substansi, bukan karena keberpihakan politik. Sikap mendukung diambil bila kebijakan membawa kemaslahatan dan stabilitas nasional serta dunia. Sebaliknya, kritik disampaikan jika berpotensi mendatangkan mudarat, termasuk jika menyeret Indonesia ke konflik geopolitik.
BACA Juga: Ekonom Wanti-wanti Risiko Masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian
3. Menjadi Penjernih di Tengah Keruhnya Opini Publik
Persis berkomitmen menjadi suara kebijaksanaan (sawtul hikmah) dengan menjaga kejernihan informasi dan menolak hoaks, narasi kebencian, serta polarisasi yang membahayakan keutuhan bangsa.
4. Meneguhkan Komitmen Kebangsaan dan Menjaga NKRI
NKRI adalah hasil perjuangan para pendahulu, termasuk tokoh Persis, Dr. Muhammad Nasir. Organisasi ini berkomitmen menjaga keutuhan NKRI dan stabilitas politik nasional, mendukung diplomasi damai, serta menolak segala upaya yang dapat mendeligitimasi negara.
5. Mengambil Sikap Moderat: Mendukung Kemaslahatan dan Mengkritik yang Menyimpang
Persis berprinsip mendukung kebijakan yang membawa maslahat dan mengkritik secara konstruktif bila ada penyimpangan dari prinsip syariah dan kemaslahatan umat.
6. Menyampaikan Sikap secara Beradab dan Ilmiah
Ketidaksepakatan disampaikan secara santun, akademik, dan berbasis kajian mendalam. Persis menjaga marwah ulama dan kredibilitas sebagai ormas intelektual, bukan ormas jalanan.
7. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Umat
Persis bertekad menjadi ruh pemersatu umat melalui edukasi, dialog, dan penyampaian pandangan secara santun. Organisasi ini menolak menjadi pemicu perseteruan dan pertikaian.
Ustaz Dr. Jeje juga mengingatkan bahwa perjuangan umat Islam tidak selalu harus bersifat konfrontatif atau emosional. Sebaliknya, perjuangan harus cerdas dan terukur demi kemaslahatan umat dan bangsa secara keseluruhan.
“Diskusi ini diharapkan memberikan pencerahan dan bahan evaluasi konstruktif bagi seluruh elemen umat Islam, khususnya warga Persatuan Islam, dalam menyikapi dinamika politik nasional dan global,” tutup Ketum PP PERSIS. (Henri LH)
BACA Juga: Kafilah Du’at PP PERSIS Lakukan Silaturahmi dengan Para Tokoh di Palangka Raya
Ikuti dan dapatkan juga update berita pilihan dari sukabumiNews setiap hari di Channel WahatsApp, Telegram dan GoogleNews.
