Oleh karena itu, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), merupakan bagian dari strategi pembenahan organisasi untuk memperkuat kinerja institusi.
“Ke depan saya harapkan dengan transisi ini semua teman-teman memperbaiki image pihak cukai maupun pajak. Ini adalah bagian dari strategi pembenahan organisasi dengan menempatkan orang-orang terbaik di tempat strategis dan di saat yang tepat,” ujar Purbaya.
Ia menyebutkan, pelantikan 43 pejabat Kemenkeu yang baru saja dilakukan merupakan yang ketiga dalam satu bulan terakhir, sebagai langkah terencana menempatkan sumber daya terbaik di posisi strategis pada waktu yang tepat.
“Baru saja kita saksikan pelantikan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di DJP. Ini merupakan pelantikan ketiga dalam satu bulan terakhir,” ujarnya.
Ia menilai rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi, meskipun diakuinya perpindahan posisi bisa menimbulkan beragam perasaan.
Penugasan Baru
Dia menuturkan, sebagian pegawai mungkin merasa senang karena mendapat penugasan baru, sementara yang lain perlu menyesuaikan diri. Namun, ia menekankan bahwa rotasi merupakan bagian dari dinamika kerja yang biasa terjadi.
Purbaya menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya penguatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Rotasi tidak hanya bertujuan menyegarkan pegawai, tetapi juga menjaga organisasi tetap adaptif menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
“Ini adalah langkah terencana untuk penguatan kinerja organisasi. Rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi, tujuannya untuk penyegaran baik pegawai maupun untuk organisasi. Kemenkeu menghadapi tantangan yang sangat kompleks, sehingga membutuhkan pegawai dan organisasi yang selalu fit,” ungkapnya.
Dalam upaya mempercepat perbaikan, Menkeu Purbaya menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dari jajaran pimpinan. Ia menegaskan para atasan tidak bisa lagi beralasan tidak mengetahui pelanggaran yang dilakukan bawahannya, karena tanggung jawab pengendalian melekat pada struktur kepemimpinan.
Ia juga memberi sinyal tegas bahwa pergantian pejabat bisa dilakukan bila kasus korupsi terbukti menjalar hingga satu tingkat di bawah pimpinan. Bahkan, proses evaluasi akan terus bergerak ke atas jika diperlukan, sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem yang lebih bersih dan akuntabel.
“Kalau sampai tersangka betul sampai level 1 di bawah pimpinannya, kita akan ganti terus sampai ke atas,” pungkas Purbaya. (Liputan6.com)
Ikuti dan dapatkan juga update berita pilihan dari sukabumiNews setiap hari di Channel WahatsApp, Telegram dan GoogleNews.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2026.
