sukabumiNews.id, NEW YORK – Pejabat tinggi PBB menyambut baik pengumuman AS tentang transisi ke tahap kedua rencana gencatan senjata Gaza, dan mendesak agar bantuan kemanusiaan mengalir tanpa hambatan.
“Saya menyambut baik dimulainya fase kedua gencatan senjata yang diumumkan AS, dan menegaskan kembali agar bantuan kemanusiaan mengalir tanpa hambatan, gencatan senjata harus dilaksanakan sepenuhnya,” kata Sekretaris Jenderal Antonio Guterres di Majelis Umum PBB, New York, AS, membahas prioritas 2026, dilansir ANTARA dari Anadolu, Jum’at (16/1/2026).
Guterres menekankan “jalan menuju solusi dua negara harus tetap terbuka, tidak dapat diubah sesuai dengan hukum internasional.”
Pada Rabu, utusan AS Steve Witkoff mengumumkan fase kedua perjanjian gencatan senjata telah dimulai sebagai bagian dari rencana 20 poin Presiden Donald Trump untuk mengakhiri konflik Gaza.
BACA Juga: Mesir Desak Gencatan Senjata Segera Sebelum Israel Tandatangani Kesepakatan
Tahap kedua rencana itu mencakup pembentukan pemerintahan teknokrat transisi Palestina, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), dan peluncuran upaya rekonstruksi di wilayah tersebut, yang hancur akibat perang genosida Israel selama hampir dua tahun.
Guterres juga menyerukan agar “kebebasan berbicara dan ruang sipil,” tetap dijaga, seraya menyatakan keprihatinan mendalam atas “penindasan kekerasan” terhadap protes di Iran.
“Kita harus membuka pintu kesempatan bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia,” tambahnya.
Menekankan pentingnya mematuhi Piagam PBB, Guterres lebih lanjut menekankan “erosi hukum internasional tidak terjadi secara diam-diam.”
“Peristiwa ini terjadi di depan mata dunia dan disaksikan langsung melalui layar kita,” katanya.
BACA Juga: Berangkat ke Mesir, Sekjen MUI Pastikan Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza Tepat Sasaran
Dia mengatakan berbagai pelanggaran—mulai dari penggunaan kekerasan ilegal, serangan terhadap warga sipil dan pekerja kemanusiaan, pelanggaran HAM, hingga pembungkaman kritik dan penjarahan sumber daya—terlihat secara nyata di seluruh dunia.
Kepala PBB menyoroti besarnya keserakahan dan ketimpangan di kalangan orang kaya, dengan menyebut 1 persen orang terkaya di dunia menguasai 43 persen aset keuangan global.
Ia menyatakan “konsentrasi kekuasaan dan kekayaan di tangan segelintir orang secara moral tidak dapat dibenarkan.”
Guterres menekankan pentingnya bekerja tanpa henti untuk mewujudkan perdamaian yang adil, serta menyebut membangun persatuan di tengah perpecahan harus menjadi prioritas pada 2026.
“Di seluruh dunia, kita melihat risiko masyarakat runtuh di bawah beban rasisme, xenofobia nasionalis, dan fanatisme agama,” katanya. “Racun-racun ini mengikis tatanan masyarakat, memicu perpecahan dan ketidakpercayaan.”
BACA Juga: Atasi Islamofobia, PM Malaysia Bertemu dengan Lembaga Pemikir Islam Internasional
Ikuti dan dapatkan juga update berita pilihan dari sukabumiNews setiap hari di Channel WahatsApp, Telegram dan GoogleNews.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2026.
