sukabumiNews.id, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan, perombakan (reshuffle) pejabat di susunan Kabinet Merah Putih merupakan hak preogratif Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Qodari menanggapi kabar yang beredar Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle sejumlah pejabat pada hari ini. Salah satu pejabat yang dikabarkan akan dilantik adalah Qodari.
“Itu semua prerogatif Presiden,” kata Qodari dilansir ANTARA, Senin, 27 April.
Qodari menegaskan terkait kabar perombakan susunan kabinet, publik diminta menunggu perkembangan lebih lanjut dari Presiden.
Menurut dia, keputusan mengenai perubahan susunan pejabat kabinet berada sepenuhnya di tangan Kepala Negara sebagai pemegang kewenangan prerogatif tersebut. “Kita tunggu saja perkembangan dari Bapak Presiden ya,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya buka suara mengenaireshuffleKabinet oleh Presiden Prabowo. Dia meminta awak media untuk bersabar terkait hal tersebut. “Tunggu saja,” kata Seskab Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4).
BACA Juga: Seskab Teddy Indra Wijaya Buka Suara terkait Kabar Reshuffle Jajaran Kabinet-Merah Putih
Diketahui, Presiden Prabowo telah melakukan empat kali perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih sepanjang pemerintahannya.
Pada reshuffle jilid pertama, 19 Februari 2025, Presiden melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. Selain itu, Muhammad Yusuf Ateh dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) didampingi Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP.
Presiden juga melantik Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dengan wakilnya Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Pada jilid kedua, 8 September 2025, Presiden menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Selain itu, Mukhtarudin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding, serta Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi.
Presiden juga melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menterinya.
BACA Juga: Reshuffle tak Cukup, Kita Butuh Reset Indonesia
Pada jilid ketiga, 17 September 2025, Djamari Chaniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan dan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Ariotedjo.
Selain itu, Afriansyah Noor dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan menggantikan Immanuel Ebenezer, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, serta Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi menggantikan Ferry Juliantono.
Presiden juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Sonny Sanjaya dan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Selain itu, Ahmad Dofiri dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian serta Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Pada jilid keempat, 8 Oktober 2025, Presiden melantik Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan dan Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Anggito Abimanyu dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
BACA Juga: Menkeu Purbaya Tegaskan Revisi P2SK Permudah Sinkronisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter
Di sektor BUMN, Dony Oskaria dilantik sebagai Kepala BP BUMN didampingi Aminudin Maruf dan Teddy Barata sebagai Wakil Kepala BP BUMN
