Menurut Anggota Komisi II, H A Sopyan, hal ini mengingat kondisi koperasi di Jawa Barat saat ini sudah banyak yang semakin menurun dan menutup usahanya.
sukabumiNews.id, SUKABUMI – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), mendorong Dinas Koperasi (Dinkop) dalam mengembangkan program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ke arah yang lebih inovatif untuk menarik minat masyarakat.
Menurut Anggota Komisi II, H A Sopyan, hal ini mengingat kondisi koperasi di Jawa Barat saat ini sudah banyak yang semakin menurun dan menutup usahanya. Salah satu penyebab koperasi banyak yang gulung tikar itu, kata dia, dikarenakan memang secara sistem sudah semakin ketinggalan dibandingkan model usaha yang lain.
“Jadi harus ada sebuah perubahan, terutama masalah teknologi digital harus diadopsi secepatnya,” ujar Sopyan kepada sukabumiNews.id melalui keterangannya, Jum’at (19/7/2024).
Sopyan mengatakan, sesungguhnya koperasi itu bisa berperan dalam penyediaan modal usaha bagi anggotanya, bahkan koperasi sesungguhnya bisa menjadi pelaku dari pinjaman online nah tinggal bagaimana dia membangun model bisnisnya.
“Ya, karena memang seharusnya kelembagaan koperasi itu adalah sebuah lembaga kemitraan investasi, bukan sebagai badan usaha. Tetapi dia kemudian membentuk badan-badan usaha,” terang Sopyan.
Jadi koperasi itu, lanjut dia, istilahnya menjadi holding. Di mana holding tersebut punya sekelompok orang yang mempunyai modal, kemudian mereka membangun usaha.
“Misalnya ada usaha simpan pinjam, ada usaha produksi, ada usaha perdagangan dan lain sebagainya, itu modal yang harus dikembangkan. Sehingga nanti koperasi itu tidak memakan dirinya sendiri, akan tetapi menjadi sebuah lembaga kerja sama yang satu sama lain saling sharing, saling membantu terutama untuk membangun bisnis yang baru,” jelasnya.
Lebih lanjut Sopyan menjelaskan bahwa sebenarnya peranan koperasi itu bisa bersaing dengan pinjaman online (pinjol) untuk mengatasi masalah kredit yang sekarang sangat marak tingkat kemacetan dan tingkat permasalahannya di masyarakat, khususnya di Jawa Barat.
“Lalu kenapa kemudian muncul masalah besar di pinjol yang macet ini? Ya, itu sebenarnya karena pinjol tidak terlalu melihat persyaratan. Yang dia minta adalah hanya keinginan untuk meminjam, dan jaminannya adalah bunga yang tinggi,” ujarnya.
Jadi, kata Sopyan, pinkol tidak punya jaminan lain selain jaminan bunga yang tinggi. “Dan ini yang kemudian seharusnya diantisipasi oleh pemerintah dengan mendorong koperasi untuk bisa menjadi pelaku usaha yang sifatnya simpan pinjam produktif, bukan yang ke arah konsumtif,” jelasnya.
Produktifitas ini, lanjut Sopyan, yang nantinya akan menyediakan lapangan kerja, menyediakan modal bagi para pelaku usaha lain. “Misalnya setelah di holdingnya berjalan lancar, kemudian bisa memberikan insentif terhadap para peminjam pinjol yang selama ini memang butuh tambahan pendapatan,” papar Sopyan.
BACA Juga: Harga Minyak Goreng Naik, Komisi II DPRD Jabar Minta Pemerintah Kembalikan ke Harga Normal
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari sukabumiNews.id. Mari bergabung di Grup Telegram “sukabumiNews Update”, caranya klik link https://t.me/sukabuminews, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2024
