sukabumiNews, JAKARTA – DPR RI mewanti-wanti agar Badan Gizi Nasional (BGN) menggunakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp217,86 triliun dengan tepat sasaran, agar tidak menjadi ladang bancakan.
Wanti-Wanti DPR ini dinilai menjadi warning bagi BGN sekaligus harBadaus ditindaklanjuti Pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan baik.
“Usulan DPR ini harus diapresiasi dan Pemerintah harus segera menindaklanjuti. Karena apa? Karena mengingat besarnya anggaran dan cakupan yang harus diprioritaskan dalam sasaran-sasaran dari MBG itu sendiri.”
“MBG ‘kan buat anak-anak, ini saja sekolah yang berjalan ‘kan baru sekolah negeri. Sekolah swasta juga belum ada, belum lagi yang sekolah pesantren, ‘kan belum juga,” ujar Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, Sabtu, 14 Juni 2025.
Apalagi, nantinya MBG juga akan menyasar untuk ibu hamil (bumil) dan ibu menyusui (busui), serta orang lanjut usia (lansia).
Program yang cukup besar ini, kata Trubus, harus benar-benar diawasi sehingga dapat berjalan dengan baik.
“Tentu yang paling penting ialah bagaimana agar kebijakan itu tepat sasaran seperti yang diingatkan oleh DPR,” tuturnya.
Perlu Pengawasan dalam Pelaksanaan Program MBG
Di sisi lain, Trubus menilai diperlukan kolaborasi dan sinergitas semua pihak yang terlibat dalam hal koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan program MBG agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya.
Menurut Trubus, pengawasan anggaran MBG yang besar harus bersifat ketat dan berjenjang. Mulai dari anggaran BGN secara kelembagaan hingga anggaran MBG di lapangan. Misalnya, pengelolaan di dapur MBG sampai distribusi ke anak-anak sekolah.
“Jadi, berjenjang itu mulai dari paling atas, BGN sendiri, di lapangan itu juga harus diawasi semua, karena, ya, namanya ASN isinya, ya, begitu. Kadang-kadang melihat cuan banyak, akhirnya pikiran bancakan,” ujarnya.
“Nah, kemudian sampai ke dapur MBG. SPPI dan SPPG. Nah, itu harus diawasi karena itu yang seringkali terjadi, potensi mark-up, ada pemotongan anggaran. Misalnya, dipotong dari Rp10.000 menjadi Rp8.000. Itu ‘kan KPK sudah mencium aroma itu,” imbuh Trubus.
Pengawasan ketat pun juga penting mengingat banyak terjadi kasus atau insiden dalam pelaksanaan program MBG. Mulai dari menu berkualitas rendah hingga berbagai kasus keracunan makanan massal seperti yang terjadi di daerah-daerah beberapa waktu lalu.
Untuk itu, kata Trubus, Pemerintah harus membenahinya dengan memperketat pengawasan secara berjenjang.
“Jangan sampai kemudian, ada beberapa di daerah itu makanannya berkualitas rendah. Kemudian, juga ada yang menimbulkan keracunan, ada juga makanan basi.”
“Lalu, ada yang distribusinya terlambat. Jadi, banyak hal yang menurut saya juga harus dibenahi,” katanya.
Pengawasan Anggaran MBG Tidak Cukup Hanya dari DPR dan Pemerintah
Trubus menegaskan pengawasan anggaran MBG tidak cukup hanya dari DPR dan Pemerintah, tapi juga harus melibatkan unsur publik.
“Publik itu bisa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, atau masyarakat RT/RW juga dilibatkan. Termasuk kepala sekolah dan komite sekolah itu.”
“Soalnya, komite sekolah ‘kan ada orang tua murid juga di situ. Nah, itu harus ikut-ikut mengawasi,” kata Trubus.
Selain itu, menurut Trubus, Pemerintah juga perlu menyediakan layanan aduan sehingga masyarakat bisa membuat laporan saat ada persoalan dalam pelaksanaan MBG dan ikut mengawasi melalui kanal aduan ini.
“Jadi, ada tempat untuk mengadukan ke mana. Nah, kanal aduan itu, apa aduannya, misalnya aduan Mas Wapres (Gibran Rakabuming) itu atau apa. Lalu ditindaklanjuti,” katanya.
Perlu menggandeng TNI-Polri untuk Mengawal Pelaksanaan MBG
Selain itu, BGN juga dinilai perlu menggandeng TNI-Polri untuk mengawal pelaksanaan MBG.
Apalagi, sudah mendapat anggaran belanja yang superjumbo bahkan terbesar dibanding lembaga lain pada 2026.
Pelibatan TNI-Polri ini, masuk dalam reinforcement sebagai penguatan atau bantuan terhadap operasional anggaran BGN atau lebih khususnya, MBG.
“Pemerintah daerah itu harus ikut mengawasi. Jangan pasif begitu. BGN ini memang harus diperkuat.”
“Makanya, pelibatan TNI/Polri juga penting di sini, untuk mendampingi. Terutama untuk daerah-daerah, ‘kan tidak semua daerah Indonesia itu seperti Jakarta yang aman,” ucap Trubus.
Trubus juga menilai keberadaan DPR dan DPRD sangat penting karena memiliki konstituen di daerah pemilihannya masing-masing.
“Jadi, kalau bisa DPR-DPR ini juga membuka aduan untuk dapilnya. Kita mengharapkan anggaran Rp217 triliun itu bisa mengangkat derajat ekonomi di sekitar sekolah, di sekitar di mana MBG itu diselenggarakan.”
“Jadi, tidak hanya dimonopoli katering-katering saja. Namun, harus ada orang-orang atau masyarakat sekitar sehingga berkelanjutan ekonominya,” ujar Trubus.
Anggaran MBG Jangan Sampai Jadi Ladang Bancakan yang Berujung pada Kasus Korupsi
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mewanti-wanti Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menggunakan anggaran Rp217,86 triliun dengan tepat sasaran.
Ia mengingatkan jangan sampai anggaran besar ini menjadi ladang bancakan yang berujung pada kasus korupsi.
Seperti kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,9 miliar untuk digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2019-2022 yang kini tengah ditangani Kejaksaan Agung.
“Anggaran BGN harus tepat sasaran agar jangan sampai ada lagi terjadi seperti kasus korupsi pengadaan laptop yang menyentuh di angka Rp10 triliun.”
“Bila ini terjadi berulang, kepercayaan publik terhadap Pemerintah akan menurun. Ujungnya, pertumbuhan ekonomi akan stagnan,” kata Nurhadi, Rabu, 11 Juni 2025.
Nurhadi menekankan bahwa Pemerintah, khususnya BGN, harus memanfaatkan anggaran sebaik mungkin di tengah perekonomian global yang sedang bergejolak.
Ia mewanti-wanti agar BGN bisa menyerap anggaran tersebut secara transparan dan akuntabel.
“Kalau terealisasi Rp217 miliar, berarti BGN harus menerapkan sistem yang lebih ketat dan baik.”
“Jangan sampai anggaran jumbo BGN ini jadi ladang bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab,” tutur Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu. (VOI)
Ikuti dan dapatkan juga update berita pilihan dari sukabumiNews setiap hari di Channel WahatsApp, Telegram dan GoogleNews.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2025
