sukabumiNews.id, KOTA SUKABUMI – Ratusan anggota Forum RT/RW se-Kota Sukabumi mendatangi Kantor DPRD Kota Sukabumi, Rabu (20/5/2026). Mereka menagih realisasi janji politik Wali Kota Ayep Zaki yang dinilai tak kunjung berwujud.
Aksi yang dilakukan melalui audiensi di Ruang Rapat Paripurna DPRD itu menjadi penegasan akumulasi kekecewaan di tingkat akar rumput. Janji politik Wali Kota diuji di rapat paripurna.
Forum RT/RW menilai sejumlah komitmen, terutama terkait program pemberdayaan, selama ini lebih menyerupai “angin surga” ketimbang kebijakan konkret. Lembaga legislatif akhirnya menyatakan sikap terbuka.
DPRD Berjanji Mengawal dan Memperjuangkan Seluruh Tuntutan Forum
DPRD berjanji mengawal dan memperjuangkan seluruh tuntutan Forum RT/RW, terutama keberlanjutan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) pada tahun anggaran 2026.
Tak berhenti pada pernyataan politik, komitmen tersebut dituangkan dalam fakta integritas, yang memuat kesanggupan DPRD untuk mendesak Wali Kota Sukabumi merealisasikan tuntutan massa. Bahkan, dalam salah satu poinnya, DPRD menyatakan siap berada di barisan aksi jika aspirasi warga diabaikan pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menegaskan bahwa P2RW secara formal telah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan disahkan melalui rapat paripurna.
“P2RW sudah masuk dan tidak boleh tidak ada di 2026, baik di APBD murni maupun perubahan. Persoalan yang muncul saat ini murni teknis,” ujar Wawan.
Ia menyebut kendala yang terjadi berkaitan dengan proses penginputan data dalam sistem, bukan penghapusan program. DPRD, kata dia, akan terus mengawal agar program tersebut tetap terealisasi dalam pembahasan anggaran mendatang.
DPRD juga mencoba meredam kekhawatiran terkait berkurangnya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
Menurut Wawan, persoalan itu terjadi karena data belum sepenuhnya terinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Dalam skema parsial, pencairan TKD dibatasi hingga Juni. Jika belum terealisasi, ada komitmen dari Kemendagri bahwa dana Rp106 miliar akan dikembalikan,” katanya.
BACA Juga: GMNI Sukabumi Raya Tagih Janji Wali Kota hingga Pertanyakan Rangkap Jabatan Pjs Direktur PDAM
Bagi Forum RT/RW, persoalan tidak semata teknis. Koordinator aksi, Mauli Fahlevi Prawira, menegaskan kehadiran mereka adalah bentuk penagihan atas janji yang telah disampaikan kepada masyarakat.
“Kami tidak datang untuk berdebat. Kami menuntut hak dan meminta DPRD sebagai unsur utama mendorong Wali Kota menepati janji,” ujarnya.
Forum RT/RW mengajukan empat tuntutan utama: mempertahankan program P2RW, memastikan insentif kader dibayarkan tepat waktu, melibatkan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) dalam pengelolaan dana kelurahan, serta merealisasikan program Dana Abadi.
Mereka juga memberi sinyal eskalasi. Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah, aksi dengan skala lebih besar disebut akan kembali digelar.
“Jika tidak ada kejelasan, kami akan datang dengan kekuatan yang lebih besar,” tegas Mauli.
Ikuti dan dapatkan juga update berita pilihan dari sukabumiNews setiap hari di Channel WahatsApp, Telegram dan GoogleNews.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2026.
