sukabumiNews.id, BANDUNG – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Dessy Susilawati setuju jika Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) harus mengevaluasi pagu anggaran yang diberikan untuk tahun 2025.
“Kami sangat setuju terhadap apa yang disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah yang telah meminta Kemendikbudristek supaya mengevaluasi diri mengenai pagu anggaran yang diberikan untuk tahun 2025 menurun,” ujar Dessy kepada sukabumiNews dalam keterangan yang diterima, Rabu (19/6/2024).
Dessy menilai, penurunan itu harusnya dijadikan bahan untuk melakukan introspeksi dan evaluasi apakah anggaran tahun sebelumnya sudah digunakan dengan baik, serta tepat sasaran atau belum.
“Mengenai kekurangan anggaran Rp 15 triliun, mari kita koreksi kenapa hal ini bisa terjadi. Jujur sama diri kita sendiri, anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah digunakan dengan baik atau belum,” katanya.
Legislator Jawa Barat (Jabar) dari Fraksi PAN itu juga menilai bahwa saat ini masih ada banyak masalah dalam penyaluran dan penyerapan anggaran di Kemendikbud Ristek.
Utamanya dalam penyerapan APBN Kemendikbud di daerah, kemudian pengangkatan hingga tunjangan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Intinya Masih banyak persoalan persoalan diantaranya Tenaga Kerja PPPK yang Belum di bayar, Proyek Pembangunan yang mangkrak, sekolah sekolah yang tidak layak huni dan masih banyak persoalan lainnnya. Artinya realisasi anggaran dan penyerapan anggaran masih diduga tidak jelas,” beber Dessy.
Selain itu, lanjut Dessy, penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga dinilai masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Dessy juga mengaku jika dirinya banyak mendapat keluhan dari masyarakat mengenai hal itu saat terjun ke daerah.
Anggota Komisi V DPRD Jabar itu mengatakan bahwa PIP dinilai lebih pada upaya peningkatan akses terhadap pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Jika tujuan utama KIP ini berjalan secara baik, dapat berimplikasi pada pengurangan angka putus sekolah sehingga ada peningkatan APK (angka partisipasi kasar),” jelasnya.
Meski demikian, dia mengakui, PIP dan alokasi anggaran APBN 20% untuk pendidikan, belum efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air. Pasalnya, masih terjadi tumpah tindih anggaran pendidikan.
Oleh karena itu, dia mengusulkan adanya penataan kembali lembaga-lembaga pendidikan di bawah kementerian atau lembaga yang mengunakan anggaran pendidikan.
“Masyarakat harus harus aktif mengawasi. Pemerintah harus menyediakan akses bagi publik untuk ikut mengontrolnya. Sebab salah satu persoalan juga adalah kurangnya keterlibatan publik, terutama untuk mengawasinya,” tands Dessy.
BACA Juga: Anggota Komisi V DPRD Jabar Dorong Pemerintah Perhatikan Anak Terlantar
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari sukabumiNews.id. Mari bergabung di Grup Telegram “sukabumiNews Update”, caranya klik link https://t.me/sukabuminews, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2024
