sukabumiNews, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi soal dugaan pungutan liar (Pungli) yang terjadi di SMKN 13 Kota Bandung. Menurutnya setiap tindak pungli yang dilakukan di sekolah akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
“Setiap ada dugaan pungli atau bentuk penyimpangan lainnya, kami pasti akan menindaklanjuti dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” Katanya, usai rapat paripurna, di kantor DPRD Jawa Barat, Kamis (22/5/2025) malam.
Tak hanya itu, dirinya juga menanggapi soal keluhan yang disampaikan oleh Komite Sekolah SMKN 13. Dimana komote sekolah menyebut, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak mencukupi untuk kegiatan praktikum.
Menurut KDM sapaan akrabnya, menyebut, hal tersebut tidak bisa serta-merta dijadikan acuan tanpa adanya data objektif. Sebab tambahnya, alokasi anggaran dana BOS sudah memiliki aturan atau standar.
Dimana alokasi berlaku itu sudah ditetapkan secara nasional. Sehingga tidak bisa lagi ada perubahan.
“Kalau kekurangan dana BOS hanya dilihat dari sudut pandang personal, tentu tidak bisa dijadikan tolok ukur. Apalagi jika belum ada temuan resmi. Untuk itu, kami akan meminta Inspektorat melakukan audit secara menyeluruh agar persoalan ini bisa diklarifikasi secara objektif,” Tegasnya.
Sebelumnya, Isu pungutan yang dianggap membebani orang tua siswa kembali menjadi perbincangan di Jawa Barat. Kali ini, dugaan praktik tersebut mencuat di SMKN 13 Kota Bandung, setelah orang tua siswa melapor ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Laporan itu kemudian menyebar luas di media sosial dan menuai reaksi dari berbagai kalangan.
Ikuti dan dapatkan juga update berita pilihan dari sukabumiNews setiap hari di Channel WahatsApp, Telegram dan GoogleNews.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2025
