Pada sisi kualitas pembangunan manusia, IPM Kabupaten Sukabumi tahun 2024 berada di 71,83, masih di bawah Kabupaten Bandung 74,27 dan Kabupaten Bogor yang berada di kisaran lebih tinggi. Sementara persentase penduduk miskin 2025 di Kabupaten Sukabumi masih 6,26 persen.
Angka-angka ini tidak bisa seluruhnya dibebankan pada Asep Japar, karena sebagian merupakan warisan struktural. Tetapi angka-angka itu cukup untuk menunjukkan bahwa Sukabumi belum tampil sebagai daerah yang sedang melompat. Ia masih tampak sebagai daerah yang berjalan, tetapi belum berlari.
Di sinilah letak soal utamanya: Asep Japar tampak lebih sebagai administrator daripada akselerator. Ia terlihat memimpin rapat, mengingatkan ASN, menekankan disiplin, mendorong evaluasi APBD, dan menyerukan optimalisasi PAD. Semua itu penting.
BACA Juga: Lima ASN Pemkab Sukabumi Dipecat Lantaran Tersandung Kasus Korupsi Hingga Asusila
Namun, kepala daerah tidak dikenang karena kalimat-kalimat administratif. Ia dikenang karena keberanian memilih satu masalah pokok, menyerangnya secara serius, lalu membuat rakyat melihat hasilnya dengan mata telanjang.
Sayangnya, sampai hari ini, publik masih sulit menunjuk satu legacy awal Asep Japar yang benar-benar menonjol. Belum ada kebijakan khas yang melekat kuat di benak warga sebagai pembeda antara era sebelum dan sesudah ia memimpin.
Lalu, apa penyebabnya? Kemungkinan pertama adalah kepemimpinan yang terlalu birokratis. Asep Japar seperti memimpin dengan logika dokumen, bukan logika pukulan politik-administratif. Ia paham prioritas, tetapi belum terlihat sanggup mengubah prioritas itu menjadi simbol keberpihakan yang konkret dan cepat.
Dalam situasi daerah yang sarat masalah, pendekatan yang terlalu administratif sering melahirkan kesan dingin: pemerintah terlihat tertib, tetapi tidak terasa menyala.
Kemungkinan kedua adalah komunikasi publik yang lemah. Seorang kepala daerah pada era sekarang tidak cukup hanya bekerja; ia harus membuat rakyat paham bahwa ada pekerjaan yang sedang dan sudah dituntaskan.
Kemungkinan ketiga adalah teamwork pemerintahan yang belum padu. Ketika bupati harus berulang kali menekankan disiplin ASN, responsivitas dinas, dan sinergi antarsektor, publik boleh membaca bahwa mesin pemerintahan belum sepenuhnya bekerja dengan irama yang sama.
BACA Juga: Sekda Ade Suryaman Menilai MTA Penting Dalam Membangun Fondasi Spiritual ASN
Seorang kepala daerah tidak diukur hanya dari kapasitas pribadi, tetapi dari kemampuannya membuat semua perangkat di bawahnya bergerak cepat, serempak, dan peka terhadap denyut masalah rakyat. Kalau keluhan tentang jalan, sampah, dan pelayanan tetap keras terdengar, maka yang layak dipersoalkan bukan hanya kinerja dinas, tetapi juga otoritas kepemimpinan bupatinya.
Kemungkinan keempat adalah keterbatasan fiskal, tetapi ini tidak boleh menjadi tameng abadi. Asep Japar memang telah menyinggung bahwa perubahan APBD 2025 diprioritaskan untuk belanja wajib dan mengikat, termasuk gaji dan tunjangan pegawai, di samping beberapa program prioritas. Artinya, ruang geraknya memang sempit. Tetapi justru pada saat ruang fiskal sempit itulah mutu kepemimpinan diuji.
Kritik paling keras kepada Asep Japar bukanlah bahwa ia tidak bekerja sama sekali. Kritik paling keras kepadanya adalah bahwa ia belum berhasil menghadirkan rasa dipimpin. Sukabumi seperti punya pemerintah, tetapi belum sepenuhnya punya kepemimpinan yang menggugah.
Ada jabatan, ada agenda, ada rapat, ada pidato, ada penjelasan. Tetapi yang belum cukup terlihat adalah keberanian, kecepatan, dan sentuhan yang membuat rakyat berkata: “Ya, ini pemimpin yang hadir.”
