Pengenalan etika dan budaya politik harus ditanamkan sedini mungkin guna melahirkan proses demokrasi yang berkualitas dan berintegritas
SUKABUMINEWS.ID (BANDUNG) – Sebentar lagi Indonesia akan melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Hal ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian tahapan pemilu dan pilkada serentak tahun ini.
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari pesta demokrasi yang konstitusional untuk memilih calon pemimpin dan para wakil rakyat di setiap jenjang pemerintahan, baik di pusat, provinsi, kabupaten atau kota.
Pemerhati Politik Dede Farhan Aulawi menyebut bahwa melalui mekanisme ini, idealnya diharapkan akan terpilih pemerintah dan wakil rakyat yang terbaik sehingga bisa memimpin bangsa menuju arah yang lebih baik, dimana rakyatnya lebih sejahtera lahir dan bathin.
Hal itu disampaikan Dede Farhan Aulawi kepada sukabumiNews.id, Sabtu (27/1/2024) saat berbincang-bincang di sebuah café sederhana, usai memberikan pendidikan politik kepada kalangan ibu-ibu milenial di kota Bandung, Jawa Barat, pada kegiatan Sosialisasi Etika dan Budaya Politik Santun yang digelar Jum’at (26/1/204).
Menurutnya, Pendidikan politik sangat penting bagi generasi muda agar mereka semakin memahami bagaimana peran dan tangung jawab besar yang ada di pundaknya dalam melaksanakan hak dan kewajiban selaku warga negara, termasuk salah satunya menggunakan hak politik dalam setiap pemilu.
“Pemilu bukan sekedar datang ke TPS lalu mencoblos saja, tetapi ada proses seleksi keyakinan dari setiap kandidat kontestasi politik tersebut, kira-kira siapa yang dianggap terbaik untuk memimpin bangsa,” ujar Dede.
Untuk itu, tambah Dede, pengenalan etika dan budaya politik harus ditanamkan sedini mungkin guna melahirkan proses demokrasi yang berkualitas dan berintegritas.
Dede menjelaskan, etika politik adalah praktik pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandaskan kepada etika. Etika sendiri sering disamakan dengan moral.
“Sebenarnya etika merupakan cabang dari filsafat yang di dalamnya mencakup filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofis. Etika adalah nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi manusia dalam menentukan mana yang baik dan buruk,” terang Dede.
Dalam konteks perpolitikan masa kini, etika merupakan pedoman bagi para politikus dan penyelenggara negara untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi yang buruk. Etika politik juga dapat dijadikan sarana untuk merefleksikan kualitas moral para politikus dan penyelenggara negara.
“Dengan demikian, pemerintah dan politikus dapat menciptakan program kebijakan yang berpihak pada rakyat demi mencapai kesejahteraan bersama. Selain itu, etika politik perlu dimiliki oleh pemerintah dan politikus agar terhindar dari sikap mementingkan diri sendiri dan kelompoknya,” papar Dede.
Sedangkan Budaya Politik, sambung Dede, adalah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya.
Menurut Dede, budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.
“Secara umum budaya politik terbagi atas Budaya politik apatis (tidak acuh, masa bodoh, dan pasif), Budaya politik mobilisasi (didorong sengaja dimobilisasi), dan Budaya politik partisipatif (aktif),” jelasnya.
