KUALA LUMPUR (sukabumiNews.id) – Malaysia memberlakukan larangan berlabuh bagi semua kapal dari perusahaan kargo pelayaran ‘Israel‘, kapal yang sedang dalam perjalanan menuju dermaga ‘Israel’, dan kapal yang mengibarkan bendera penjajah Zionis.
“Pemerintah Malaysia telah memutuskan untuk melarang dan membatasi Zim Integrated Shipping Services Ltd, yang merupakan perusahaan pelayaran yang berbasis di Israel, untuk berlabuh di pelabuhan Malaysia mana pun,” kata Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dalam sebuah pernyataan di X, dulunya Twitter, pada Rabu (20/12/2023).
Ibrahim mengatakan bahwa Zim adalah perusahaan pelayaran kargo internasional ‘Israel’ yang dimiliki oleh publik, dan Kabinet mengizinkan kapal-kapal dari perusahaan ini berlabuh di Malaysia sejak tahun 2002 dan seterusnya, dan menambahkan bahwa “Pada tahun 2005, Kabinet memutuskan untuk mengizinkan kapal tersebut berlabuh di Malaysia.”
Namun, mengingat situasi saat ini di Palestina dan agresi Israel ke Gaza, pemerintah saat ini memutuskan untuk membatalkan keputusan pemerintahan sebelumnya.
Kementerian Transportasi akan segera mengambil tindakan dengan memberlakukan larangan permanen terhadap perusahaan ini, yang akan segera berlaku.
“Selain itu, Malaysia juga akan melarang kapal-kapal yang sedang dalam perjalanan menuju Israel untuk membongkar muatan di pelabuhan-pelabuhan Malaysia. Kedua larangan ini akan segera diberlakukan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Malaysia yakin langkah ini tidak akan mempengaruhi perdagangannya.
ikap tegas Malaysia ini muncul di tengah keterbatasan semua kapal Israel atau yang berafiliasi dengan Israel saat melewati Laut Merah dan Laut Arab, karena ancaman serangan kelompok Houthi sebagai bagian dari solidaritas terhadap Palestina.
Houthi buat kapal ‘Israel’ hidnari Laut Merah dan Laut Arab
Awal bulan ini, kelompok Houthi yang didukung Iran mengumumkan pada 9 Desember lalu, sebuah keputusan baru yang dapat ditindaklanjuti untuk mendukung Gaza, yang melarang semua kapal yang terikat dengan entitas penjajah, tanpa memandang kewarganegaraan mereka, untuk melewati Laut Arab dan Laut Merah hingga makanan dan obat-obatan yang cukup untuk kebutuhan penduduk memasuki Jalur yang terkepung tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, Juru Bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menyatakan bahwa larangan ini “segera berlaku,” dan mencatat bahwa Sanaa, “sebagai bentuk komitmennya terhadap keselamatan navigasi maritim, memperingatkan semua kapal dan perusahaan agar tidak berurusan dengan pelabuhan Israel.”
“Angkatan Bersenjata Yaman menekankan komitmen penuh mereka terhadap kelangsungan pergerakan perdagangan global melalui Laut Merah dan Laut Arab untuk semua kapal dan semua negara, kecuali kapal-kapal yang terkait dengan “Israel” atau kapal-kapal yang akan mengangkut barang” ke entitas pendudukan.*
