sukabumiNews, KAB SUKABUMI – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Uden Abdunnatsir melaksanakan Reses 2, Tahun Sidang 2025.
Kegiatan reses dilaksanakannya bersama Anggota DPR RI. dr. H. Slamet di Kampung Ranji Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, Rabu (7/5/2025).
Dalam kegiatan itu Uden Abdunnatsir mengaku bahwa dirinya mendapat aspirasi dari warga setempat terkait pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS dan Pertanian.
“Ya, dalam reses kali ini, saya menerima berbagai curhatan dan aspirasi langsung dari masyarakat terutama terkait permasalahan layanan BPJS Kesehatan dan pertanian, mulai dari rendahnya harga gabah hingga minimnya pemahaman petani mengenai mekanisme penjualan gabah ke Bulog,” ungkap anggota DPRD yang akrab disapa Kang Natsir ini kepada sukabumiNews, Rabu.
Selain itu, kata Kang Natsir, mereka juga mengeluhkan soal Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang banyak tidak aktif, meskipun secara aturan seharusnya dibiayai oleh pemerintah.
“Sampai sekarang saya sebagai anggota DPRD pun masih bingung mencari solusi konkret terkait BPJS PBI ini. Insya Allah, kita akan segera mengadakan rapat untuk membahas jalan keluarnya, agar masyarakat bisa kembali merasakan manfaat layanan kesehatan yang layak,” ujar Kang Natsir.
Terkait persosoaln ini Kang Natsir sangat menyayangkan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah. Padahal Pemerintah pusat telah menetapkan harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.
“Namun faktanya di lapangan, petani banyak yang menjual ke tengkulak dengan harga lebih rendah, karena tidak tahu tata cara penjualan ke Bulog. Ini jelas merugikan petani dan harus segera kita perbaiki melalui sosialisasi dan pendampingan,” ujarnya.
Dalam resesnya di hadapan Warga Kampung Ranji Kebonpedes ini, Kang Nasir berjanji dan siap berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya.
“Insya Allah, kita akan terus kawal dan perjuangkan agar aspirasi masyarakat ini bisa diwujudkan. Saya ingin program dari pemerintah pusat benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan reses tersebut Kades Kebonpedes, Dadan Apriandani, Babinsa dan Babinkamtibmas desa setempat.
Kades Kebonpedes Sebut Keluhan Utama Warga Kebonpedes Adalah terkait Pencabutan UHC
Ditempat yang sama. Kepala Desa Kebonpedes, Dadan Apriandani mengatakan, bahwa keluhan utama masyarakat yaitu terkait pencabutan UHC (Universal Health Coverage), yang menyebabkan banyak warga tidak bisa menggunakan BPJS saat berobat, meskipun sudah ada surat edaran dari Gubernur Jawa Barat.
“Tapi nyatanya nyatanya pelayanan kesehatan masih menyulitkan warga,” kata Dadan.
Soal keluhan warganya di bidang pertanian, Dadan menyebut bahwa hal ini akibat urangnya sosialisasi program ketahanan pangan, serta rendahnya harga jual gabah yang diterima petani.
“Banyak petani masih menjual hasil panen mereka kepada tengkulak dengan harga Rp4.500 hingga Rp5.000 per kilogram, jauh di bawah harga pembelian pemerintah melalui Bulog sebesar Rp6.500,” ungkapnya.
“Hal ini lantaran sebelumnya petani meminjam dana talang untuk kebutuhan produksi, sehingga terpaksa melepas gabahnya dengan harga di bawah standar,” kata Kades Dadan
Oleh sebab itu, kata Dadan, pihaknya bersama tiga pilar, yakni kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas akan berupaya menjembatani petani untuk langsung menjual gabah ke Bulog agar harga jual lebih layak dan sesuai kebijakan pemerintah.
“Kami akan menyasar langsung para petani agar penyerapan gabah ke Bulog bisa maksimal. Kami berharap melalui reses ini, aspirasi warga, baik di bidang pertanian maupun pemberdayaan, dapat segera direalisasikan,” pungkasnya.
BACA Juga: Alami Kekeringan dan Krisis Air Bersih, Desa Kebonpedes Ditinjau Kementerian PUPR
Ikuti dan dapatkan juga update berita pilihan dari sukabumiNews setiap hari di Channel WahatsApp, Telegram dan GoogleNews.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2025
