sukabumiNews, KAB SUKABUMI – Proyek perbaikan jalan Provinsi tepatnya ruas jalan raya Jampang Tengah-Kiara Dua oleh PT Trie Mukty Putra senilai Rp50 Miliar menuai protes warga Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi.
Pasalnya, proyek yang menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2025 tersebut dikerjakan oleh PT Trie Mukty Putra, salah satu perusahaan rekanan yang rekam jejaknya dinilai jelek oleh warga masyarakat setempat.
Diketahui bahwa PT Trie Mukty Pertama Putra mendapatkan tender dari UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, senilai Rp50.875.573.570.
Salah seorang tokoh pemuda di Desa Padabeunghar, Yadis (28), mengungkapkan bahwa rekam jejak PT Trie Mukty Putra sangatlah buruk di mata masyarakat. Perusahaan tersebut sebelumnya juga telah mengerjakan proyek Jalan Baros – Sagaranten.
“Dulu, di ruas jalan Baros – Sagaranten, pernah ada pengendara motor yang meninggal karena jalan yang baru diperbaiki sudah rusak kembali,” ungkap Yadis dalam keterangannya, Kamis (12/6).
Yadis juga mengungkapkan bahwa dalam pengerjaannya oleh PT Trie Mukti, juga ditemukan kejanggalan oleh BPK dengan nilai anggaran yang cukup pantastis.
Masyarakat juga masih ingat akan kecelakan pengendara motor yang meninggal akibat jalan yang baru diperbaiki sudah rusak kembali itu. Oleh karenanya masyarakat merasa khawatir bahwa hal serupa akan kembali terjadi pada peroyek pembangunan ruas jalan raya Jampang Tengah – Kiara Dua ini.
BACA Juga: 6 Tahun Dibiarkan Rusak, Ruas Jalan Gegerbitung-Pasir Munding Dikeluhkan Warga Cijurey
Menaggapi dugaan ini, Yadis menegaskan perlu adanya langkah evaluatif dari pihak pemerintah, mengingat kekhawatiran akan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan konstuksi tersebut.
“Kami minta pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya kepada Gubernur Jawa Barat, Pak KDM, untuk benar-benar mengevaluasi perusahaan yang harus menangani proyek sebesar ini. Jalan Jampangtengah – Kiaradua adalah akses penting, jangan sampai dibangun asal-asalan,” tegasnya.
Selain soal kualitas pengerjaan, warga juga mempertanyakan transparansi anggaran dan proses pengawasan yang ketat olah Pemerintah selama proyek berlangsung. Mereka berharap pemerintah tidak hanya menurunkan anggaran, tetapi juga memastikan proses pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai spesifikasi.
Sebab kata Yadis ada informasi yang berkembang mengenai dugaan pembagian dana proyek kepada sejumlah kelompok. “Ini perlu kita pertanyakan, uang itu dari mana? Apakah menggunakan anggaran proyek tersebut?” tanya Yadis.
Untuk itu Yadis menyatakan bahwa ia bersama warga masyarakat akan terus mengawal proyek pembangunan jalan Provinsi ini. “Jangan sampai hanya sebatas papan proyek berdiri, tapi pekerjaannya tidak berkualitas,” tandasnya.
Terkait pesoalan tersebut, UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi saat hendak dimintai tanggapan oleh awak media, enggan memberikan komentar.
BACA Juga: Puluhan Tahun Ruas Jalan di Gegerbitung Rusak, Pemerintah Diminta Jangan Tutup Mata
Ikuti dan dapatkan juga update berita pilihan dari sukabumiNews setiap hari di Channel WahatsApp, Telegram dan GoogleNews.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Redaksi SUKABUMINEWS
